Now playing

Sekitar Lamongan

Sekitar Lamongan (118)

Hanya ada suara derap langkah ketika barisan muda pengibar bendera yang dipimpin Komandan Kompi (Danki) Kapten Infanteri Bekti Suprapto mulai memasuki Alun-alun Lamongan dalam Upacara Peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan RI, Sabtu (17/8).

Keheningan semakin terasa ketika Diah Silviana, pelajar MA Mazro’atul Ulum Kecamatan Paciran maju untuk menerima bendera merah putih dari Bupati Fadeli. Putri pasangan Najib dan Syansiah yang lahir pada 2003 silam ini terpilih sebagai pembawa baki bendera saat upacara pengibaran.

Wajah tegang dari para pelatih dan purna paskibraka di tribun undangan berubah menjadi kelegaan ketika tugas pengibaran oleh tim pengerek dituntaskan tanpa cela. Mereka yang pagi itu bertugas mengerek bendera merah putih adalah Tedy Tya Pratama dari SMAN 1 Kedungpring bersama A. Surya Hidayat dari MAN 1 Lamongan dan M. Faizal Ansori dari SMAN 1 Lamongan.

Seusai upacara, Bupati Fadeli memberikan secara simbolis, SK Remisi kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lamongan.

Ada sebanyak 354 SK Remisi yang diserahkan secara simbolis. Terdiri dari 344 remisi umum I dan 10 remisi umum II.

Usai memberikan SK Remisi secara simbolis, Bupati Fadeli rupanya tidak langsung meninggalkan lapangan upacara. Dia menuju kursi undangan terlebih dulu, menyalami dan memberikan tali asih kepada seluruh veteran yang pagi itu hadir sebagai undangan kehormatan.

Pada upacara penurunan bendera di sore harinya, tugas Diah Silviana sebagai pembawa baki bendera akan digantikan Mustika Putri Fatiha. Mustika adalah pelajar SMAN 1 Paciran, putri pasangan Muslihin dan Suwarti.

Seleksi Paskibraka Kabupaten Lamongan sudah dilakukan sejak Bulan Februari. Dari 506 anak yang terpilih, diseleksi lagi menjadi 76 anak dan 10 cadangan rumah. Mereka kemudian mengikuti pelatihan yang harus dijalani sejak 22 Juli sampai dengan 16 Agustus. (ID)
Hasil Pemilu 2019 lalu akan dilantik pada pekan depan, mengingat tahapan penetapan sudah dilakukan. Ke- 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan. “Karena kita sudah selesai melaksanankan tahapan penetapan anggota dewan hasil Pemilu 2019 lalu, maka selanjutnya adalah pelantikan yang rencananya digelar pada tanggal 24 Agustus mendatang, Selasa (13/8) siang”,ungkap Mahrus Ali, Ketua KPU Lamongan.

Kita ketahui bersama, setelah Surat KPU RI Turun, KPU Lamongan Langsung Gelar Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Jadi di DPRD. Surat KPU RI tersebut bernomer: 1027/ PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tertanggal 17 Juli 2019. Dilain pihak, lanjut Mahrus Ali, terkait tempat pihak KPU Lamongan akan melakukan kordinasi dengan pihak Sekwan. “Sedangkan tehnis tahapan dipelantikan sudah menjadi kewenangan sekwan dan gubernur” terangnya.

Dari hasil penetapan yang telah dilakukan sebelumnya, PKB mendapat 10 kursi, Dermokrat 9, PDIP 8, PAN 7, Golkar 6, Gerinda 4, PPP 3 Hanura 1, Nasdem 1, dan Perindo 1. Pada Bulan Mei lalu, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lamongan menyiapkan Abdul Ghofur sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Lamongan. Persiapan tersebut berdasar atas hasil perolehan suara PKB dalam Pemilu yang digelar April lalu.

“Menurut data KPU Lamongan, sebanyak 162.452 suara itu diperoleh dari Dapil 1 sebanyak 34.531 suara, dari Dapil II sebanyak 38.140 suara, dari Dapil II sebanyak 30.705 suara, dari Dapil IV sebanyak 31.826, dan dari Dapil V sebanyak 27.250 suara” ujarnya.

“ Lebih lanjut, nama yang kita siapkan untuk menduduki Ketua DPRD Lamongan adalah Abdul Ghofur yang merupakan Ketua DPC PKB Lamongan” kata Wakil Ketua DPC PKB Lamongan, Saefuddin Zuhri. Menurutnya, nama adalah Abdul Ghofur terlebih dahulu akan diusulkan ke DPP PKB untuk mendapat rekomendasi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lamongan.

“Jadi prosedurnya adalah diusulkan ke DPP kemudian DPP menurunkan rekomendasi” ungkap Zuhri, panggilan Saefuddin Zuhri. Ia juga memaparkan dalam Pemilu 2019 yang digelar di Bulan April kemarin, PKB menjadi pemenang dengan secara keseluruhan mendapat perolehan suara sebanyak 162.452 suara”, pungkasnya (ID).
Inspektorat Lamongan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan Survey Penilaian Integritas (SPI). Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait itu dilakukan di Guest House Pemkab Lamongan, Rabu (14/8).

Ini dilakukan karena mulai tahun ini SPI yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dinilai melalui BPS.

Kepala BPS Lamongan Ellyn Tambarnita Brahmana usai menandatangani kerjasama yang disaksikan Bupati Fadeli tersebut tidak mengungkapkan materi apa saja yang akan ditanyakan dalam survey.

“Hal-hal apa yang akan ditanyakan masih bersifat rahasia,” ujar Ellyn Tambarnita Brahmana.

Menurutnya, integritas adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Sehingga tidak perlu dipersiapkan ketika ada survey.

Dia menjelaskan terdapat enam lokus SPI. Yakni dinas yang membidangi perhubungan, kesehatan, insfratsruktur, pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, dan pengadaan barang dan jasa.

“Sementara penilaiannya akan mulai kami lakukan pada September mendatang,” katanya menambahkan.

Sedangkan Bupati Fadeli mengungkapkan pada tahun ini akan ada 10 kecamatan, 10 puskesmas serta 4 organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan yang dicanangkan sebagai zona integritas.

“Agar para camat, Kepala Puskesmas dan seluruh Kepala OPD pelayanan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Kepala BPS. Dan Kepala BPS agar memberikan rambu-rambu kepada OPD yang akan dinilai SPI-nya,” kata Fadeli.

Di bidang upaya pencegahan korupsi, Kabupaten Lamongan adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK di 2018, Lamongan menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang masuk rangking 4 besar.

Di sisi lain, mulai tahun ajaran 2019/2020, kurikulum untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Lamongan akan ditambah dengan pendidikan anti korupsi. Pembelajaran pendidikan anti korupsi tersebut dimasukkan sebagai insersi implementasi dalam mata pelajaran di SD dan SMP. (ID)
Inspektorat Lamongan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan Survey Penilaian Integritas (SPI). Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait itu dilakukan di Guest House Pemkab Lamongan, Rabu (14/8). Ini dilakukan karena mulai tahun ini SPI yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dinilai melalui BPS.

Kepala BPS Lamongan Ellyn Tambarnita Brahmana usai menandatangani kerjasama yang disaksikan Bupati Fadeli tersebut tidak mengungkapkan materi apa saja yang akan ditanyakan dalam survey. “Hal-hal apa yang akan ditanyakan masih bersifat rahasia,” ujar Ellyn Tambarnita Brahmana.

Menurutnya, integritas adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Sehingga tidak perlu dipersiapkan ketika ada survey.

Dia menjelaskan terdapat enam lokus SPI. Yakni dinas yang membidangi perhubungan, kesehatan, insfratsruktur, pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, dan pengadaan barang dan jasa. “Sementara penilaiannya akan mulai kami lakukan pada September mendatang,” katanya menambahkan.

Sedangkan Bupati Fadeli mengungkapkan pada tahun ini akan ada 10 kecamatan, 10 puskesmas serta 4 organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan yang dicanangkan sebagai zona integritas.

“Agar para camat, Kepala Puskesmas dan seluruh Kepala OPD pelayanan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Kepala BPS. Dan Kepala BPS agar memberikan rambu-rambu kepada OPD yang akan dinilai SPI-nya,” kata Fadeli.

Di bidang upaya pencegahan korupsi, Kabupaten Lamongan adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK di 2018, Lamongan menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang masuk rangking 4 besar.

Di sisi lain, mulai tahun ajaran 2019/2020, kurikulum untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Lamongan akan ditambah dengan pendidikan anti korupsi. Pembelajaran pendidikan anti korupsi tersebut dimasukkan sebagai insersi implementasi dalam mata pelajaran di SD dan SMP. (ID)