Now playing

Sekitar Lamongan

Sekitar Lamongan (118)

Salah satu Terobosan terbaru PC Muslimat NU Lamongan kali ini adalah Program S1 PAUD/TK, setelah beberapa bulan lalu juga meluncurkan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi guru guru Muslimat NU pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Program S1 untuk Guru TK/PAUD muslimat NU ini adalah bukti nyata konsisten dan komitmen untuk memperhatikan kesejahteraan anggotanya. Termasuk dengan memberikan fasilitas pendidikan bagi siapapun anggota yang ingin memperoleh gelar Sarjana PAUD (S1).

Hal ini ditegaskan dengan sosialisasi program terbaru yaitu S1 Paud, bentuk kerja sama antara PC Muslimat NU Lamongan dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) yang beberapa hari lalu di gelar di kantor PC Muslimat, Jumat (19/7/2019) pagi.

Ketua PC Muslimat NU Lamongan, Kartika Hidayati menjelaskan, kerja sama ini dilakukan untuk mempermudah guru-guru TK/PAUD yang belum sarjana, agar bisa meraih gelar sarjananya.

“Yang diberikan UNUSA adalah banyak kemudahan mulai dari waktu, pembayaran, dan sistem pengajarannya, sehingga kita berharap semua guru-guru kita bisa memperoleh sarjana, dan ijazahnya dari UNUSA,” ujar Kartika yang juga merupakan Wakil Bupati Lamongan saat ini.

kerja sama yang dilakukan antara PC Muslimat NU Lamongan dengan UNUSA tidak terbatas waktu. Artinya, peremajaan dan upgrading kualitas untuk para guru juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan para pengajar TK/PAUD.

Hal ini disambut gembira oleh para guru-guru PC Muslimat NU Lamongan, karena selain mendapat kemudahan waktu, pembayaran, dan sistem pengajaran, mereka juga bisa terus melakukan regenerasi, sehingga siapapun berpeluang menjadi sarjana.

” Selama mereka rajin untuk kuliah, dan menarget untuk cepat, misalnya dua tahun bisa selesai, ga ada masalah bagi UNUSA, karena tidak keluar dari koridor yang ditetapkan Kemenristekdikti,” imbuhnya.

Nantinya, guru-guru tersebut diproyeksikan untuk terus melakukan pengajaran di lingkungan Muslimat NU Lamongan. Sebagai Wakil Bupati, Kartika juga akan berjuang dan berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan mereka.(*)
Inspektorat Propinsi Jawa Timur meluncurkan Kades Lawas untuk membantu pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan.

Kades Lawas sendiri adalah akronim dari Kawal Desa Melalui Pengawasan. Sebuah program untuk meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di desa.

Program ini memiliki kemiripan dengan inovasi Klinik Desa dari Inspektorat Kabupaten Lamongan yang biasa dilaksanakan saat Minggu Ceria (Mince) di Alun-alun Lamongan.

Waktu itu, Klinik Desa difungsikan sebagai ruang konsultasi bagi desa saat proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena itu Fadeli meminta pembukaan kembali Klinik Desa agar disinergikan fungsinya dengan Kades Lawas.

“Program Kades Lawas yang digagas oleh Inspektorat Propinsi Jawa Timur bertujuan untuk melakukan pembinaan secara teknis administrasi pengelolaan bantuan bagi perangkat desa di wilayah Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu untuk mendukung inovasi tersebut, agar dibuka lagi Klinik Desa agar masyarakat bisa berkonsultasi,” ujar Fadeli saat Launching Kades Lawas di Pendopo Lokatantra, Senin (22/7).

Sementara Inspektur Propinsi Jawa Timur Helmi Perdana Putra menjelaskan tujuan Program Kades Lawas adalah untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di desa, khususnya maladministrasi.

“Kades Lawas ini nantinya juga akan berfungsi untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan dalam dalam pengelolaan bantuan keuangan desa serta memberikan solusi konkret bagi perbaikan kebijakan daerah dalam pengelolaan bantuan keuangan,” ungkap Helmi Perdana Putra.

Masih menurut Helmi Perdana Putra, sejak Dana Desa dikucurkan tahun 2015 sampai dengan sekarang, terdapat 110 kasus kepala desa terjerat masalah hukum dengan kerugian Negara kurang lebih Rp 30 miliar.

“Oleh karena itu kami berinovasi untuk memberikan solusi untuk permasalah tersebut. Kades Lawas nantinya akan menyediakan tim untuk melakukan konsultasi pada 462 desa di 27 kecamatan. Secara teknis akan dibagi dalam enam titik kecamatan, yaitu Lamongan, Tikung, Pucuk, Ngimbang, Laren, dan Karangbinangun,” jelas Helmi.

Sedangkan Inspektur Lamongan Agus Suyanto melaporkan bahwa pada tahun 2018, Dana Desa yang dikucurkan Rp 321.349.755.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 126.496.109.300. Kemjudian pada tahun 2019 Dana Desa menjadi sebesar Rp 367.123.481.000 dan ADD sebesar Rp 133.072.273.100.

Lebih lanjut dikatakan olehnya, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, dari 216 desa yang diperiksa, terdapat sebanyak 813 temuan dengan beberapa permasalahan. Seperti keterlambatan pengesahan APBDes, belum maksimalnya penggunaan aplikasi Siskeudes, serta peran camat sebagai pembina belum maksimal dalam melaksanakan pengawasan dana desa.(*)
Ada yang berbeda pada proses Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat di Lingkungan Pemkab Lamongan di Pendopo Lokatantra, Jumat (19/7). Semua pejabat yang diambil sumpah mengenakan busana adat khas Lamongan.

Ini adalah kali kedua, busana khas adat Lamongan dikenakan dalam kegiatan resmi Pemkab Lamongan. Setelah sebelumnya dikenakan dalam peringatan Hari Jadi Lamongan.

Kedepan, Bupati Fadeli meminta agar busana yang berakar pada budaya lokal Lamongan dikenakan seluruh ASN, sekali dalam setiap bulan.

“Suasana pada acara ini sangat berbeda dari biasanya. Serasa berada di Lamongan 450 tahun yang lalu,” ujarnya merujuk semua undangan yang telah mengenakan busana adat khas Lamongan.

Karena itu Fadeli kemudian meminta kepada Sekkab Yuhronur Efendi untuk terus menyosialisasikan busana adat khas Lamongan ini, baik kepada seluruh ASN maupun masyarakat.

“Seluruh Kepala OPD harus mempunyai busana adat khas Lamongan. Bahkan kedepannya untuk seluruh ASN harus punya semua. Saya minta nanti setiap satu kali dalam satu bulan ASN bekerja memakai busana adat khas Lamongan,” instruksi Fadeli.

Busana Khas Lamongan ini paling kentara pada kebaya panjang sampai lutut dengan penggunaan batik singomengkok sebagai jarit busana wanita. Serta pengaplikasian batik singomengkok pada udeng dan sembong pada busana pria.

Sementara itu kepada pejabat yang baru saja dilantik, dia meminta agar meningkatkan kinerja Pemkab Lamongan. Untuk menjadikan Lamongan lebih baik lagi

Ada 73 jabatan pengawas eselon IV, 33 jabatan administrator eselon III dan 6 jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb dalam pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat tersebut.

Di antara jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon IIb) yakni Moch Faiz Junaidi yang sebelumnya Asisten ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala Bappeda, MS Heruwidi yang sebelumnya Asisten Tata Praja menjadi Kepala Dinas Perikanan.

Sedangkan Suyatmoko yang sebelumnya Kepala Dinas Perikanan menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menggantikan Moch Wahyudi. Sementara Moch Wahyudi sekarang menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup menggantikan M Fahrudin Ali Fikri yang dilantik menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

M Fahrudin Ali Fikri menggantikan posisi pejabat sebelumnya, Moh Nalikan yang sekarang menjadi Asisten Tata Praja menggantikan MS Heruwidi. (*)
Berawal dari sebuah kegiatan untuk mewisuda 13 ribu santri dari 251 klub tahfidz, Gerakan Lamongan Menghafal (GLM) Al Qur’an kini menjadi sebuah organisasi. Penyelenggara GLM ini dikukuhkan Bupati Fadeli di Pendopo Lokatantra, Kamis (18/7).

Bupati Fadeli menyambut baik transformasi gerakan tersebut. Dia menyakini, dengan GLM, bukan tidak mungkin akan terus bermunculan penghafal baru dari Lamongan.

Gerakan yang digagas Dedi Nordiawan pada 2015 ini berawal dari kegelisahan Fadeli, ketika banyak orang tua lebih galau anaknya tidak bisa internet, main game, atau berbahasa inggris dan mandarin dari pada ketika anaknya tidak bisa mengaji Al Qur’an.

Adi Suwito selaku penyelenggara memaparkan maksud dan tujuan GLM tidak lain untuk membumikan dan melestarikan Al Quran di kabupaten Lamongan dan nusantara.

”Setelah ini GLM akan menggelar ujian tahfidz di berbagai tempat di Lamongan pada tanggal 21 Juli hingga 21 September 2019. Kemudian pada tanggal 22 September akan diselenggarakan ujian akbar,” tuturnya.

Sementara Dedi menjelaskan bahwa penghafal Al Qur’an diyakini dapat meningkatkan kepedulian anak-anak. “GLM bukan sekolahan, pesantren ataupun diniyah. Melainkan gerakan memprovokasi, memfasilitasi agar Al Qur’an menyentuh Lamongan,” pungkasnya.(Fp)