" />
" /> Sekitar Lamongan

Now playing

Sekitar Lamongan

Sekitar Lamongan (192)

Dinas Kesehatan Lamongan merampungkan target program imunisasi campak dan rubella (MR).  Berdasar sasaran yang ditetapkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan, imunisasi MR di Lamongan sudah mencapai 109 persen.

Pusdatin Kemenkes menetapkan angka 247.233 anak usia 9 bulan hingga 15 tahun di Lamongan wajib diimunisasi MR. Sementara sampai dengan akhir September lalu sudah 269.997 anak yang diimuniasasi, atau sebesar 109,2 persen.

Namun berdasar pendataan mandiri yang dilakukan Dinas Kesehatan, di Lamongan ada 270.483 anak usia 9 bulan hingga 15 tahun yang harus diimunisasi MR. Jika mengacu data Dinkes, maka capaiannya sebesar 99,82 persen.

Pemerintah pusat sendiri memperpanjang program imunisasi MR ini hingga 14 Oktober. Itu terutama karena ada sejumlah daerah yang gagal memenuhi target cakupan minimal 95 persen sudah terimunisasi.

Cakupan minimal 95 persen adalah batasan aman untuk tercapai herd immunity atau kekebalan lingkungan. Dengan cakupan minimal tersebut, akan bisa melindungi anak-anak yang tidak diimunisasi.

Sementara dalam masa perpanjangan tersebut, Dinas Kesehatan seperti disampaikan Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (P2PLP) Bambang Susilo melalui Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan akan melakukan penyisiran dengan melibatkan TNI dan Polri.

Penyisiran itu dilakukan selain untuk menjaring anak-anak yang belum diimunisasi, juga untuk anak-anak kelas 1 SMA yang berusia kurang dari 15 tahun.

Dia sangat menyatangkan jika sampai ada yang melewatkan ikut program imunisasi tersebut. Karena jika harus melakukannya di institusi swasta, biayanya bisa mencapai Rp 800 ribu.

“Kami juga berharap orang tua yang memiliki anak usia 9 bulan hingga 15 tahun dan belum diimunisasi MR, agar mendatangi puskesmas terdekat hingga tanggal 14 Oktober. Vaksin ini diproduksi PT Biofarma Bandung yang dibuat dari media telur sehingga halal digunakan,” kata dia.

Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan remaja. Namun yang menjadi perhatian pemerintah adalah efek teratogeniknya jika menyerang ibu yang sedang hamil.

Infeksi rubella yang terjadi selama awal kehamilan dapat menyebabkan abortus, kematian janin atau bahkan sindrom rubella congenital pada bayi yang dilahirkan. Sindrom ini dapat menyebabkan cacat lahir pada bayi.

Lamongan, Bupati Fadeli mengarahkan prioritas anggaran Pemkab Lamongan diantaranya untuk penyediaan tandon air baku berupa embung desa. Komitmen itu ditunjukkan dengan penambahan anggaran sebesar Rp 14 miliar melalui Perubahan APBD 2017.

Sebelumnya, melalui APBD 2017, Pemkab Lamongan sudah menganggarkan sebesar Rp 16,5 miliar untuk normalisai saluran sungai dan pengerukan embung desa. Sehingga di tahun 2017 ini saja, anggaran yang disediakan untuk menjamin ketersediaan air baku saat musim kemarau tiba mencapai Rp 30,5 miliar.

“Terjaminnya ketersediaan air baku, terutama selama musim kemarau, baik untuk rumah tangga maupun pertanian adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi. Karena itu Bapak Bupati Fadeli menganggarkan sejumlah besar anggaran untuk normalisasi sungai dan pengerukan embung desa,” jelas Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan.

Melalui APBD sebelum perubahan, Rp. 5.112.000.000 digunakan untuk rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi 19 saluran sungai. Diantaranya untuk Normalisasi Saluran Desa Bulumargi Kecamatan Babat, Saluran Air Desa Weduni Kecamatan Deket dan Saluran Air Desa Tanggungan Kecamatan Pucuk.

Sedangkan Rp. 11.462.820.000 untuk kegiatan pengerukan 31 embung desa. Seperti pengerukan Embung Desa Sumur Gayam Kecamatan Paciran, Embung Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring dan Embung Desa Doyomulyo Kecamatan Kembangbahu.

Kemudian pada Perubahan APBD Tahun 2017, anggaran Rehabilitasi Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai ditambah sebesar Rp. 7.935.218.000, untuk 48 titik pengerukan sungai. Seperti di wilayah Desa Sukoanyar Kecamatan Turi, Desa Gempolpading Kecamatan Pucuk, dan Desa Morocalan Kecamatan Glagah.

Sedangkan kegiatan pengerukan embung desa mendapatkan tambahan dana Rp. 6.080.270.000 untuk 16 embung desa. Seperti Embung Desa Katemas Kecamatan Kembangbahu, Desa Girik Kecamatan Ngimbang dan Desa Datinawong Kecamatan Babat.

Komitmen Pemkab Lamongan untuk penyediaan air baku ini juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK). Nilainya sebesar Rp 6,345 yang diperuntukkan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan pembangunan jaringan irigasi.

Lamongan, Bupati Fadeli mewanti-wanti investor yang mendirikan perusahaan pengolahan di Lamongan agar menomorsatukan pelestarian lingkungan hidup. Meski saat ini Pemkab Lamongan tengah getol mendatangkan investor ke Kota Soto tersebut.

Fadeli mengawasi sendiri, memastikan bahwa industri pengolahan di Lamongan telah menerapkan pengolahan limbah dengan benar. Salah satunya yang disidak sendiri olehnya adalah PT Bumi Menara Internusa (BMI), Senin (2/10).

Perusahaan pengolahan hasil laut yang berada di Kecamatan Deket itu menunjukkan fasilitas pengolahan limbahnya bekerja maksimal kepada Fadeli dan rombongan. Termasuk memperlihatkan air hasil pengolahan limbah yang bisa menjadi habitat hidup ikan.

“Lamongan memang sedang getol memberikan berbagai fasilitas agar investor mau menanamkan modal di Lamongan sehingga bisa memberi kesejahteraan. Namun bukan berarti perusahaan ini bisa tidak peduli dengan pelestarian lingkungan hidup,” ujarnya saat didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup M Fahrudin Ali Fikri dan Direktur PDAM M Maksum.

Karena itu di berharap industri pengolahan lain agar menerapkan pengolahn limbah yang benar. Sehingga perusahannya jalan, masyarakatnya sejahtera dan lingkungannya tetap terjaga.

PT BMI ini memang memiliki potensi limbah cair yang jika tidak dioalah dengan benar bisa mencemari lingkungan. Setiap hari, perusahaan yang menyerap 3 ribu tenaga kerja lokal ini membutuhkan 80 ton udang.

Di sisi lain, investor pengolahan ikan ini menunjukkan promosi yang dilakukan Pemkab Lamongan agar investasi yang masuk sesuai dengn sektor unggulan Lamongan cukup sukses. Lamongan memproduksi ikan lebih dari 1 juta ton setiap tahunnya.

Saat ini investasi baru sedang digiring pada pengolahan pertanian, terutama jagung. Karena produksi jagung Lamongan menunjukkan lompatan usai diterapkannya pertanian modern secara masif.

Tahun lalu, total produksi jagung baru di angka 372.162 ton. Sedangkan sampai dengan Agustus 2017, produksi jagung sudah melebihi 500 ribu ton.

Sejak 2011, realisasi invetasi di Lamongan melalui skema Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) sudah menembus angka Rp 23, 2 triliun.

Seluruh desa dan kelurahan di Lamongan tahun ini bakal memiliki peta admisnitrasi secara Kartometrik. Ini adalah metode pemetaan dengan metode partisipatif yang kemudian disajikan dengan citra satelit beresolusi tinggi.

Lamongan menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mendapat fasilitas bantuan guna penataan batas wilayah administrasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG).  Terkait itu, dilakukan sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Lamongan tentang Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa / Kelurahan Secara Kartometrik di Pendopo Lokatantra, Selasa (17/10).

Kepala Bidang Pemetaan Batas Wilayah dan Administrasi Pusat BIG Eko Artanto menyebutkan bahwa batas administrasi wilayah sangatlah penting, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu akan sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang menyertainya. "Untuk itu perlu ditata dengan baik dan bertanggung jawab, agar dapat tercipta tertib administrasi pemerintahan," ungkap Ir. Eko Artanto.

Bupati Fadeli yang hadir merasa sangat antusias dengan adanya bantuan yang diberikan BIG. Karena besarnya manfaat ayang akan didapatkan.

"Diharapkan kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah yang hadir untuk memperhatikan sosialisasi ini. Jangan sampai nanti saat batas wilayah sudah ditetapkan terjadi masalah," pesan Fadeli.

Dia memberikan masukan kepada BIG, agar dalam pemetaan nanti juga menyajikan informasi terkait fasilitas umum yang tersedia pada tiap desa.

"Saya berharap nantinya selain menetapkan batas wilayah, BIG juga memberi tanda terkait adanya fasilitas umum. Seperti sarana dan prasarana kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan sarana prasarana pendidikan seperti sekolahan, maupun tempat ibadah," katanya menjelaskan.

Dia menaruh harapan besar, pemetaan batas wilayah hasil dari BIG itu akan mengurangi gesekan yang terjadi antar desa.

"Jadi setelah batas wilayah ini ditetapkan diharapkan tidak lagi terjadi gesekan ataupun keributan antar desa yang mengklaim terhadap wilayahnya," katanya mengakhiri.

Metode pemetaan kartometrik ini melakukan penelusuran garis batas posisi titik, maupun luas cakupan wilayah menggunakan berbagai peta yang tersedia.

Selain itu dilakukan dengan pemetaan partisipatif. Yakni dengan melibatkan perangkat pemerintahan dan masyarakat.

Pemetaan ini juga melibatkan penggunaan citra satelit beresolusi tinggi dan batas desa/kelurahan dari Badan Koordinasi Survey dan  Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang diverifikasikan di lapangan.

Page 48 of 48