" />
" /> Sekitar Lamongan

Now playing

Sekitar Lamongan

Sekitar Lamongan (182)

PrameswaraFM Lamongan - Terbaru, dengan ditetapkannya Desa Tracal, Kecamatan Karanggeneng sebagai Desa Tangguh Bencana tahun 2020.

"Meski di tengah wabah covid 19, semangat pantang menyerah menuju Lamongan lebih sejahtera harus terus kita lakukan," ujar Bupati Lamongan Fadeli saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-75 Provinsi Jawa Timur di Ruang Gajah Mada Pemkab Lamongan, Senin (12/10/2020).

Bupati Fadeli mengungkapkan, lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana tiNgkat Jatim tersebut dilaksanakan dari tanggal 7 September hingga 24 September 2020. Selama sosialisasinya, dilakukan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat dan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer.

Selain penghargaan desa tangguh bencana, Bupati Fadeli mengungkapkan, Kabupaten Lamongan juga mendapatkan penghargaan dari Kemendagri. Penghargaan itu, atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 3,4199 dan status kinerja sangat tinggi berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun 2018.

Inovasi aplikasi Pasar Online Lamongan (POL) juga berhasil meraih penghargaan dari Indonesian Smart Nation Award (ISNA) 2020 dengan kategori inovasi smart economy yang dinilai sesuai untuk kehidupan di masa pandemi.

Lebih lanjut, Kabupaten Lamongan juga turut memberikan penghargaan kepada Puskesmas Laren atas inovasi Layanan Laboratorium Mobile (Lala Mobile) dengan katagori kelompok budaya kerja terbaik.

Inovasi yang berhasil mendekatkan pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil ini dinilai sangat tepat di tengah wabah Covid-19 sekarang ini.

Sementara itu, pelaksanaan Upacara peringatan Hari Jadi ke 75 Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan dengan tetap mentaati protokol kesehatan secara ketat tersebut diikuti Kapolres Lamongan AKBP Harun, Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono dan seluruh kepala OPD serta Camat se-Kabupaten Lamongan. (Fath)
PrameswaraFM Lamongan – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Lamongan Melawan (ALM) yang terdiri dari GMNI, HMI, IMM, FORNASMALA serta Gerakan Rakyat Melawan (GRM) menggelar aksi solidaritas untuk para aktivis yang mendapatkan tindakan represif aparat saat aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di beberapa daerah di Indonesia beberapa hari lalu. Mereka menuntut agar aparat menghentikan tindakan represif saat mengamankan demonstrasi.

Aksi damai tersebut berlangsung di simpang empat Jl. Basuki Rahmat Kantor DPRD Lamongan, Senin (12/10/2020)sore hingga malam.

Selain berorasi, massa aksi juga menyampaikan aspirasi mereka melalui aksi teatrikal yang menggambarkan kembali tindakan represif aparat saat pengamanan demonstrasi UU Cipta Kerja. Tak hanya itu saja, massa aksi secara bersamaan juga menyanyikan lagu Syukur, Ibu Pertiwi serta Gugur Bunga.

"Pada aksi penolakan UU Cipta Kerja beruntun mulai sejak tanggal 6 - 8 Oktober diberbagai daerah di Indonesia. Namun dalam aksi tersebut, ada beberapa dari massa aksi yang mendapat tindakan represif dari pihak kepolisian bahkan ada banyak penangkapan yang di lakukan oleh pihak kepolisian. Selain tindakan represif, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan secara sepihak dari beberapa massa aksi," ungkap Amir Mahfut, Korlap Aksi.

Dalam aksi tersebut, puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lamongan Melawan menyampaikan tiga poin pernyataan.

Pada poin pertama, Aliansi Lamongan Melawan mengecam tindakan represif terhadap massa aksi dan tim paramedis.

Poin kedua, menuntut pembebasan massa aksi yang ditangkap saat aksi tolak UU Cipta Kerja, tanpa tuduhan yang berdasar di seluruh wilayah Indonesia.

Poin ketiga, “kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, bahwa ada anggota kepolisian yang menyamar sebagai anggota massa aksi untuk melakukan tindakan provokatif dan penangkapan dengan sengaja menggunakan pola kekerasan," pungkas Amir. (Fath)
PrameswaraFM Lamongan - Setelah rabu kemarin tuntutan massa aksi terkait penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law dan pengesahan Perda RT/RW yang disahkan DPRD Lamongan mendapat penolakan oleh DPRD Lamongan, hari ini mereka kembali dengan membawa massa tiga kali lebih besar dari kemarin.

Massa gabungan yang terdiri dari Organisasi GMNI, HMI, IMM, FORNASMALA beserta buruh dan pelajar di Lamongan yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Lamongan Melawan (ALM) kembali melakukan aksi menduduki Gedung Pemkab Lamongan dan Gedung DPRD Lamongan kamis (08/10/2020).

Sesampainya di Gedung Pemkab, massa aksi melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan mereka dan meminta bertemu dengan Bupati Lamongan Fadeli.

Namun, karena Bupati tidak ada ditempat, akhirnya para demonstran hanya ditemui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lamongan, Hamdani Azhari.

“Nanti kita sampaikan aspirasi kawan-kawan ke pemerintah pusat, kita wadahi aspirasi kawan semua,” ujarnya sambil meneteskan air mata.

Massa aksi menyodorkan pakta integritas dan kemudian ditandatangani oleh Hamdani dan berstempel Pemkab Lamongan. Usai bertemu perwakilan Pemkab Lamongan, massa aksi kemudian berpindah ke Gedung DPRD Lamongan dengan tetap berjalan kaki.

Ditemui Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur, massa aksi tetap pada tuntutan mereka yakni menolak UU Cipta Kerja dan pembatalan Perda RT/RW yang dinilai pengesahannya menelikung tuntutan para aktivis.

"Dewan juga harus berani membatalkan Perda RT/RW," teriak aktivis.

Abdul Ghofur menjelaskan bahwa dewan dalam mengesahkan Perda RT/RW tidak ada tekanan dan titipan dari siapapun.

"Kami bahkan sudah konsultasi ke Mendagri, termasuk konsultasi RT/RW di pusat," terang Ghofur.

Para aktivis tetap dengan tuntutannya, DPRD Lamongan diminta tegas menolak UU Cipta Kerja dan membatalkan Perda RT/RW.

Akhirnya, DRPD Lamongan menuruti tuntutan massa aksi yang dituangkan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani Ketua DPRD Lamongan serta berstempel yang kemudian dibacakan secara lantang di depan para demonstran.

Sementara itu, Sa’adah, perwakilan dari Aliansi Lamongan Melawan mengatakan, DPRD Lamongan menyetujui tuntutan para demonstran untuk sepakat menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law dan mengawal penolakan Perda RT/RW sampai ke pusat.

“Hari ini DPRD Lamongan sepakat menolak UU Cipta Kerja dan untuk Perda RT/RW akan dikawal sampai ke pusat,” ujar Sa’adah.

DPRD Lamongan juga sepakat membentuk tim Advokasi Yudisial Review dalam pengawalan ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Fath)
PrameswaraFM Lamongan - Aksi penolakan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada Senin, (05/10/2020) yang dianggap meresahkan para buruh, mendapatkan respon dari aktivis mahasiswa PMII Lamongan.

Ratusan massa PMII Lamongan menduduki gedung DPRD Lamongan pada Rabu (07/10/2020).

Dalam aksinya, massa aktivis PMII Lamongan selain menuntut penolakan UU Cipta Kerja karena dinilai tidak berpihak pada buruh pekerja atau tenaga kerja dan rakyat, mahasiswa juga mengungkit pengesahan Perda RT/RW yang disahkan DPRD Lamongan, sehari setelah aksi mereka pada 21 Agustus 2020 lalu.

Janji para dewan untuk menunda pengesahan Perda RT/RW kepada para mahasiswa saat itu, dianggapnya hanya upaya menelikung tuntutan mahasiswa.

"Buktinya, dua hari setelah demo, Perda itu disyahkan," ucap Ketua PC PMII Lamongan M. Syamsuddin Abdillah.

Pihak kepolisian yang mengawal aksi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII Lamongan dengan ketat. Para aktivis mahasiswa membawa spanduk serta pengeras suara untuk meneriakkan yel-yel meneriakkan orasi menolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja secara bergantian dan meminta ketua DPRD lamongan untuk keluar. Namun, Ketua DPRD Lamongan tidak ada ditempat dan hanya diwakilkan oleh Ketua komisi D DPRD Lamongan.

Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Abdul Somad yang menemui massa aksi, mendapat penolakan oleh para mahasiswa.

Bahkan Somad menjadi ejekan para mahasiswa, lantaran 4 kali salah mengucapkan UU Cipta Kerja diganti dengan UU Cipta Karya.

"Coba sebutkan mana Undang -Undang Cipta Karya yang sampean anggap tidak sesuai," kata Abdul Somad.

Seketika itu, para mahasiswa sontak meneriaki Somad karena berulangkali salah dalam pengucapan UU Cipta Kerja yang diucapkan malah UU Cipta Karya.

M. Syamsuddin Abdillah Ketua PC PMII Lamongan mengaku, Aksi kali ini selain misi penolakan UU Cipta Kerja juga menanyakan terkait pengesahan Perda RT/RW yang disahkan DPRD Lamongan.

”Kita tahu sendiri saat itu kita aksi, tetapi nyatanya Raperda dan turunannya tersebut tetap disahkan,” ujar pria yang akrab disapa Syam tersebut.

Ditambahkan oleh Syamsuddin, di Lamongan sendiri nantinya ada Perda atau Perbup yang mengatur tentang pekerjaan.

“Harapan kita simpel, kita tidak terlibat terlalu jauh di Omnibus Law, tetapi di Lamongan nantinya ada Perda atau Perbup khusus untuk mengatur pekerjaan,” tambahnya.

Syamsuddin juga berharap ketua DPRD Lamongan memberikan deklarasi penolakan terhadap UU Cipta Kerja tersebut, namun kenyataannya Ketua DPRD Lamongan tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh Ketua Komisi D DPRD Lamongan.

“Harapan kita, ketua DPRD bisa memberikan deklarasi atau semacam penolakan juga terhadap Omnibus Law ini, tetapi kenyataannya kita dilihatkan hari ini ketua DPRD tidak hadir di tempat kerjanya, kita melihat hanya ada ketua komisi D,” pungkasnya.

Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII Lamongan hingga pukul 11.30 wib merasa kesal karena aspirasi mereka tidak didengar karena ingin berdiskusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mahasiswa pun berusaha masuk ke dalam gedung DPRD Lamongan yang dihalau atau dihadang oleh Polisi sehingga aksi demonstran sudah tidak kondusif lagi dan terjadi aksi saling dorong.

Akhirnya, pukul 12.00 wib masa mahasiswa diperbolehkan masuk gedung DPRD dan menempati gedung Paripurna dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan massa aksi pun menyetujuinya dengan aman dan nyaman, tanpa harus merusak fasilitas yang ada dalam gedung DPRD. (Fath)
Page 1 of 46